Alasan Anggota DPR Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, Muncul Reaksi Keras PDI Perjuangan
Alasan Anggota DPR Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, Muncul Reaksi Keras PDI Perjuangan.
Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.
Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.
"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.
"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.
Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Curiganya Ribka Tjiptaning
- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menjadi pembicaraan publik lantaran dengan tegas menolak untuk divaksin.
Ribka Tjiptaning lebih rela membayar denda ketimbang menjalani vaksinasi Covid-19.
Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).
Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.
Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Sementara itu, pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.
Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.
"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.
"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.
Ditemui usai rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Ribka mengaku dimarahi Hasto.
"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya."
"Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin."
"Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal, jadi orang salah persepsi."
"Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin."
"Nah, saya partai pemerintah."
"Jadi Pak Hasto marah-marah sama saya lah."
"Tapi ya itu sih risiko ya," ujar Ribka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Ribka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar.
Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.
Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien.
Hal itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.
"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan."
"Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya."
"Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat."
"Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.
Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.
Ribka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat menjabat Ketua Komisi IX DPR.
"Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima."
"Saya tidak mau menandatangani Rp 493 miliar waktu Siti Fadillah," ucapnya.
Pertanyakan status Menkes
Dalam kesempatan menyampaikan penolakan divaksin, Ribka juga mempertanyakan pergantian menteri kesehatan Terawan Agus Putranto yang bersamaan dengan momentum pengadaan vaksin covid-19.
"Dan kalau Menteri Kesehatan, saya ingin tahu politik kesehatan ke depannya apa. Atau … Menteri Kesehatan ini, Jokowi hanya untuk selama menangani vaksin, tidak, ‘kan?" tanya Ribka.
"Kontraknya gimana sama Jokowi. Jangan- jangan cuman ini untuk menyelesaikan vaksin aja. Si Terawan rada-rada bandel nih, kalau sama vaksin dia agak bandel,” ujarnya.
Ribka heran dengan penunjukkan Budi, lantaran Budi seorang ekonom dan bankir serta berlatar belakang pendidikan fisika nuklir.
“Saya agak heran Menteri Kesehatan bukan dari dokter, padahal saya pikir-pikir, kalau secara eselon, sudah banyak nih, juga ada Prof Kadir, ada Oscar, ada Mbak Ami; di luar ada Prof Akmal, tiba-tiba yang [ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan] latar belakang ahli nuklir," katanya.
"Jokowi ini pembisiknya siapa, terakhir makin enggak jelas. Ntar disampein saja sama Pak Jokowi: ‘Mba Ning bilang begini’. ‘Mba Ning’, dia tahu.”
Ribka meegaskan, kritikannya ini adalah bentuk sayangnya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Program vaksinasi COVID sudah terang-terangan dia tolak dalam rapat itu.
Ia tidak ingin vaksin yang dianggarkan pemerintah justru jadia ladang bisnis.
“Nah, ayo (bekas) wamen-nya BUMN pasti ditaruh buat begitu, dah. Abis ini stunting, udah tau nih. Udah dipola kaya begitu kesehatannya, untuk dagang," ujarnya.
Artikel ini sudah tayang di Warta Kota dengan judul: Curiga Menkes Diganti untuk Keperluan Vaksin, Ribka Tjiptaning: Terawan Rada Bandel sih soal Vaksin
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Sinovac, Fraksi PDIP: Akan Ditertibkan
Alasan Anggota DPR Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, Muncul Reaksi Keras PDI Perjuangan